Bermanfaatkah E-Voting di Indonesia ?

Screenshot_3

Komisi Penentuan Umum (KPU) sudah mengambil keputusan Pilkada diselenggarakan dengan cara serentak pada 15 Februari 2017. Sekurang-kurangnya, sejumlah 101 daerah yang terdiri atas 7 propinsi, 76 kabupaten, serta 18 kota bakal ikut serta dalam Pilkada itu. Pilkada serentak ini pastinya jadi momentum yang begitu ditunggu-tunggu oleh semua susunan orang-orang di Indonesia serta bakal jadi Pilkada paling ramai, bila dibanding dengan Pilkada terlebih dulu.

Bila kita menelusuri ke belakang, kekurangan pada penentuan umum kerapkali berlangsung di Indonesia dikarenakan aspek human error atau system pendukung proses yg tidak jalan dengan cara baik. Sebagian permasalahan yang sering muncul pada penentuan umum salah satunya yaitu banyak orang-orang yg tidak tercatat sebagai pemilih tetaplah, ada penggandaan pada daftar pemilih tetaplah, serta lambatnya tabulasi data dan penghitungan nada lantaran infrastruktur tehnologi komunikasi yang lemah.

Kwalitas penentuan umum di Indonesia sesungguhnya sekarang ini telah alami penambahan penting di banding bebrapa th. terlebih dulu. Misalnya pada 2014, pemerintah mulai mengaplikasikan tehnologi pada system pendaftaran penentuan umum untuk memudahkan serta mempersingkat sistem.

Daftar pemilih Indonesia juga beralih dari daftar yang dihimpun dengan cara manual, jadi daftar berbasiskan data yang terkomputerisasi, terpusat, serta gampang dibuka oleh beragam pihak. Hal semacam ini tak tutup peluang kalau yang akan datang sistem penentuan umum dengan cara elektronik (e-Voting) bakal jadi pertimbangan untuk Indonesia agar bisa menangani pelanggaran-pelanggaran pada penentuan umum.

Bentuk pelanggaran yang sering kali berlangsung pada penentuan umum di Indonesia salah nya ialah praktek money politics, seperti kertas pengambilan suara yang bisa diliat oleh pihak lain dan kotak pengambilan suara yang dengan cara gampang bisa dipalsukan.

Menurut hasil laporan analisa media oleh Indonesia Indicator sepanjang periode 16 Maret sampai 7 Mei 2014, praktek money politics berlangsung pada aktivitas Penentuan Legislatif (Pileg) 2014 serta mempunyai tingkat sorotan media terbesar yaitu 52 %. Praktek seperti ini sebenarnya bisa dihindari dengan memakai jalan keluar tehnologi.

Umpamanya, memberi nomer jati diri elektronik yang cuma bisa dipakai satu kali serta tidak bisa dipakai oleh orang lain saat lakukan e-Voting. Pemilih bisa memakai NIK pada e-KTP, atau yang akan datang bisa memakai tehnologi biometrik seperti pemindai sidik jari atau irislah mata, yang lebih aman serta personal. Data ini bersama hasil penentuan bakal disimpan dengan cara automatis pada piranti yang tersambung dengan komputasi awan, hingga hasil penentuan bisa diolah dengan cara lebih cepat.

Dalam system penentuan umum konvensional, petugas butuh buka kertas nada satu per satu serta butuh saat cukup lama untuk penghitungan dari semasing TPS. Sesaat, lewat e-Voting, data dari semasing TPS dengan cara automatis ditampung oleh peladen (server), hingga kita bisa membuahkan penghitungan data dengan cara lebih cepat serta akurat, serta hindari kesimpangsiuran data akibat hasil penghitungan cepat (quick count) yang dikerjakan oleh instansi survey yang tidak sama.

Tehnologi juga dapat menolong KPU waktu mendeteksi ada kecurangan-kecurangan sepanjang terjadinya penentuan. Satu diantara tehnologi yang begitu efisien disini yaitu tehnologi machine learning yang dapat mengetahui tingkah laku pemilih di tiap-tiap tempat di Indonesia, hingga tiap-tiap penyimpangan bisa di ketahui akurat. Machine learning bahkan juga dapat mengambil langkah lebih jauh lagi dengan memperkirakan siapa yang bakal menang, walau perolehan nada belum usai dihitung.

Satu diantara tantangan didalam penentuan umum yaitu tak kenalnya si pemilih dengan pasangan calon. Kerapkali pemilih cuma mencoblos berdasar pada paras muka di photo, namun bukanlah programnya. Disini, e-Voting dengan memakai tehnologi tablet dapat menolong memberi beberapa informasi yang menginginkan di ketahui oleh si pemilih pada bebrapa waktu paling akhir sebelumnya pemilih ” mencoblos ” dengan cara digital.

Pemilih juga dapat diberikan 2 x peluang untuk merubah pilihan, walau telah ” mencoblos “. ” Mencoblos ” disini tujuannya yaitu memastikan pilihan. Bila memakai tehnologi tablet, mencoblos dapat dikerjakan dengan menyentuh photo tokoh pilihan memakai jarinya, atau menghimpit tombol spesifik yang disiapkan.

System e-Voting juga dapat efisien menangani money politics. Umpamanya, Parpol X menjanjikan bakal memberi duit demikian rupiah seandainya si pemilih dapat tunjukkan photo tokoh X yang ” dicoblos ” serta ini dibuktikan dari photo di smartphone kepunyaannya. e-Voting dapat di buat agar dibagian akhir tampak pilihan gambar apa yang menginginkan difoto untuk bukti si pemilih. Jadi, begitu mungkin saja kalau si pemilih sesungguhnya mencoblos calon ” Y “, namun memohon system e-Voting menghadirkan calon ” X “, hingga saat difoto, yang tampak yaitu ” X “.

Pastinya system e-Voting ini membutuhkan kesiapan masak dari segi penyelenggara serta dari segi orang-orang, terkecuali juga dari segi infrastruktur internetnya. Sumber daya manusianya juga membutuhkan sosialisasi lebih masak dengan dibantu kursus memakai system e-Voting yang digerakkan lewat sarana komputasi awan. Dengan memakai komputasi awan, kursus dapat digerakkan dengan murah serta massal.

Untuk setelah itu, e-Voting dapat diaplikasikan dengan cara bertahap. Umpamanya, bagian paling gampang yaitu bikin jalan keluar hibrida memakai system penentuan dengan kertas, namun ditopang oleh pemakaian tehnologi komputasi awan dibagian pemprosesannya. Untuk setelah itu, perlahan semuanya sistem yang berlangsung didalam penentuan umum dapat mengaplikasikan digitalisasi dengan cara bertahap.

Bagian paling awal untuk jalan keluar hibrida ini sesungguhnya mulai dapat tampak. Umpamanya pada PILKADA DKI saat ini telah ada perusahaan lokal bikin aplikasi bernama Mata Rakyat yang dipakai untuk mendorong transparansi waktu penentuan umum. Aplikasi berbasiskan komputasi awan ini dipakai untuk memonitor sistem penghitungan cepat penentuan umum.

Lewat aplikasi ini, orang-orang diinginkan lebih gampang ikut serta didalam pesta demokrasi, serta perlahan keyakinan orang-orang pada tehnologi bakal bertambah. Bersamaan dengan penambahan keyakinan ini, keyakinan pada system e-Voting juga semakin bertambah. Begitu, dengan cara berangsur-angsur aplikasi e-Voting pada tiap-tiap penentuan umum bakal semakin menyeluruh serta bisa mewujudkan penentuan umum yang transparan, cepat, efisien, serta murah biayanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *